Audiensi dengan KPAI, PT Sang Hyang Seri Komitmen Lindungi Hak Anak dalam Optimalisasi Aset Negara

Kabar BUMN – PT Sang Hyang Seri (SHS), BUMN pangan, menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak anak dengan melakukan audiensi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pertemuan yang diadakan di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan arahan terkait optimalisasi aset negara.

Khususnya pengosongan rumah dinas, dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak anak.

Baca Juga: Tukar Telkomsel Poin untuk Hadiah Impianmu, Pemenang Undi-undi Hepi Periode ke-5 Diumumkan Awal Agustus 2024

Adapun langkah ini merupakan bagian dari komitmen PT SHS menjalankan pengelolaan aset negara secara transparan yang wajib dijaga dan dikelola dengan benar serta tetap memperhatikan hak-hak anak didalamnya.

Sekretaris Perusahaan PT SHS Sugeng Rijadi menyampaikan bahwa dalam langkah pelaksanaan optimalisasi aset, perusahaan berkomitmen mengikuti aturan yang berlaku.

Aturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam perlindungan anak.

Baca Juga: Pantai Cacalan, Banyuwangi, dari Tempat Parkir Perahu Nelayan, Kini Viral Karena Tampilan Kekiniannya

"Pertemuan ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang kami ambil selalu mempertimbangkan dan membawa masukan dari berbagai pihak terkait, khususunya dari KPAI soal perlindungan hak-hak anak," kata Sugeng.

"Kami pun siap mencari solusi terbaik dan memberikan kompensasi sesuai prosedur yang berkeadilan untuk penghuni saat ini," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyambut baik kedatangan PT SHS ke kantornya dan mengapresiasi perhatian serta pertimbangan khusus yang diberikan terhadap kondisi anak.

Baca Juga: BUMN GDPS Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Masih Bisa Kirim Berkas Lamaran untuk Posisi Driver Operasional!

"Kami sangat mengapresiasi PT SHS untuk datang berkonsultasi dengan KPAI, karena PT SHS memberikan perhatian dan pertimbangan khusus kepada kondisi anak-anak" ujar beliau.

Lebih lanjut, Diyah pun berpesan agar PT SHS dapat mendata jumlah anak baik ibu hamil, serta disabilitas sebagai langkah mitigasi risiko.