Erick Thohir: BUMN dan Badan Gizi Berkolaborasi demi Akselerasi Swasembada Pangan RI

Kabar BUMN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Dalam pertemuan ini, Erick Thohir dan Dadan Hindayana membahas kerja sama strategis dalam rangka percepatan program swasembada pangan nasional.

Erick Thohor menyampaikan, pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Deadline 14 November, PT GDPS Buka Lowongan Kerja untuk Penempatan di Jakarta Selatan dengan Posisi Berikut

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Erick menyebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat.

Baca Juga: 4 Budaya Minum Teh dari Beberapa Negara yang Sudah Menjadi Tradisi Turun-temurun

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucapnya.

Erick juga memastikan, dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP.

Menurutnya, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.

Baca Juga: Tips Menyusun Itinerary untuk Liburan Sehari, Panduan Menikmati Liburan Singkat Secara Maksimal

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," sambung Erick.

Erick mengungkapkan bahwa pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3miliar - Rp5 miliar.