Presiden RI Resmi Luncurkan E-Katalog Versi 6.0: Dorong Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Pemerintah

Kabar BUMN – Sistem pengadaan pemerintah semakin canggih dengan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0.

Sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).

Peresmian berlangsung di Istana Negara, bertepatan dengan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (10/12).

Baca Juga: Promo 12.12 KAI: Dapatkan Tiket Kereta Murah untuk Liburan Nataru di Access by KAI

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.

Turut hadir pula Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah beserta jajaran direktur lainnya, memperlihatkan komitmen kuat untuk mendukung transformasi digital dalam sistem pengadaan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Baca Juga: Poinmu, Hadiahmu: Yuk, Ikutan Poin Gembira Festival 2024! Telkomsel Siapkan Banyak Reward Menarik

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, “Seluruh transaksi semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025.”

Sistem baru ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas di berbagai sektor pemerintahan.

Sistem Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan bagian dari misi pemerintahan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Pentingkah Punya Asuransi Perjalanan? Itu Tergantung Tujuan dan Kondisi Lokasi Liburan

Sistem ini memungkinkan integrasi penuh dari perencanaan hingga pembayaran pengadaan.

Beberapa fitur unggulannya meliputi kemudahan pembayaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).

Pemantauan real-time untuk mencegah fraud, serta kemudahan menemukan produk yang bisa menggantikan impor dengan produksi dalam negeri.