Terus Perluas akses KPR bagi MBR, Bank Mandiri Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Prestasi FLPP Terbaik

Kabar BUMN – Bank Mandiri semakin memperkuat kontribusinya dalam mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah.

Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri berupaya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Langkah ini merupakan bukti komitmen Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkualitas.

Baca Juga: Menteri ESDM Apresiasi Kolaborasi PT PAL Indonesia dan PLN Hadirkan Pembangkit Listrik Apung di Maluku

Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbasis FLPP dengan total nilai Rp 1,06 triliun, naik 68% dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, menyebutkan bahwa penyaluran tersebut tetap mempertahankan kualitas kredit yang optimal.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga: Raih Hadiah Impian Poin Gembira Festival 2024, Segera Tukarkan Telkomsel Poinmu Sebelum 31 Desember 2024

Berbekal pencapaian tersebut, BP TAPERA memberikan penghargaan kepada Bank Mandiri sebagai Bank Penyalur FLPP dengan Pertumbuhan Unit Tertinggi sebesar 68%.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga meraih Peringkat I Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik, mencatatkan skor 96,21%.

Pengakuan ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai salah satu motor utama dalam mendukung sektor perumahan di Indonesia.

Baca Juga: Fakta Kembang Api, Ditemukan Secara Tidak Sengaja, Digunakan untuk Menakuti Arwah Jahat

Penghargaan ini diberikan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyaluran FLPP dan TAPERA tahun 2025.

Acara yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU pada 23 Desember 2024 ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta sejumlah pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan.