Hutama Karya Garap Proyek Irigasi di Aceh dan Riau, Dorong Swasembada Pangan 2025

Adjib menjelaskan, cakupan pekerjaan di Aceh melibatkan 11 kabupaten/kota, sedangkan di Riau mencakup 3 kabupaten.

Baca Juga: Masuk Fortune Southeast Asia 500, Hutama Karya Kian Kokoh sebagai BUMN Infrastruktur Terbaik

Ruang lingkup pekerjaan meliputi desain detail, normalisasi saluran, perbaikan struktur bangunan, dan penggantian pintu air rusak, termasuk rehabilitasi saluran primer, sekunder, tersier, serta pintu air.

“Rehabilitasi ini akan berdampak langsung bagi sekitar 150 kelompok tani di kedua provinsi, yang tersebar di kurang lebih 150 desa.

"Dengan pasokan air irigasi yang lebih andal, petani berpeluang meningkatkan intensitas tanam hingga Indeks Pertanaman 2 (IP2),” tambahnya.

Baca Juga: Tol Padang–Sicincin Disambut Antusias Warga, Hutama Karya Catat 139 Ribu Kendaraan Melintas dalam 18 Hari Pertama

Guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaksanaan proyek, Hutama Karya akan menerapkan teknologi digital construction.

Di Aceh, teknologi LiDAR akan digunakan untuk pemetaan, sedangkan di Riau pemetaan dilakukan menggunakan drone.

Tak hanya berfokus pada infrastruktur, proyek ini juga memberikan efek ekonomi langsung dengan menyerap tenaga kerja lokal dan mempekerjakan masyarakat sekitar proyek.

Baca Juga: Hutama Karya Raup Kontrak Rp603,8 Miliar untuk Proyek Jalan Strategis di Kawasan Inti IKN

Langkah rehabilitasi ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional.

“Kita tidak boleh bergantung pada sumber makanan dari luar.

"Masalah pangan adalah soal kedaulatan, kemerdekaan, dan keberlangsungan bangsa,” tegas Presiden Prabowo, dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (setneg.go.id).

Baca Juga: Minimalkan Gangguan Lalu Lintas, Hutama Karya Gunakan Teknologi Sosrobahu dalam Pembangunan Tol Semarang-Demak

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek tanpa mengganggu aktivitas pertanian, Hutama Karya akan melakukan koordinasi rutin dengan petani, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan guna menyusun metode kerja yang adaptif dan partisipatif.