“Kami ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Daerah Papua Barat Daya serta Kota Sorong yang telah mendukung berjalannya penyaluran program Bantuan Pangan ini,” ujar Rizal dalam sambutannya.
Baca Juga: BUMN PT MUM Buka Loker Admin dan Layanan Wilayah untuk Lulusan D3, Daftar Gratis Sekarang!
Distribusi Banpang yang menjangkau hingga wilayah Papua dan daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah memastikan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T, memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pangan yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
“BULOG berkomitmen akan terus memberikan pelayanan logistik yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,” tutup Rizal.
Baca Juga: Tingkatkan Skill Akuntansi dan Auditmu Lewat Magang BUMN di PT Graha Sarana Duta
Program Bantuan Pangan ini tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui penyaluran Banpang di Sorong, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dan memastikan pangan berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
BULOG berjanji akan terus menjalankan amanah tersebut dengan profesionalisme dan integritas di setiap pelosok Nusantara.***
Artikel Terkait
Perum BULOG Terima Anugerah Inspiratif 2025 dari Liputan6 untuk Inovasi Logistik Pangan Digital
BULOG Tegaskan Komitmen Dukung Arah Kebijakan Presiden untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
BULOG Gencarkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Tempat Ibadah, Perkuat Distribusi Pangan Nasional
BULOG Gerak Cepat Serap Gabah Petani, Jaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional
BULOG Perkuat Komitmen Ketahanan Pangan Nasional Lewat Dukungan Komisi IV DPR RI