Krakatau Steel Tegaskan Mutu Baja Nasional: Infrastruktur Aman, Tolak Baja Tidak Standar

Krakatau Steel Group secara konsisten menolak penggunaan material semacam ini dan mengimbau seluruh pelaku industri untuk memilih baja dengan sertifikasi resmi.

“Kami siap menjadi mitra terpercaya dalam memberikan pendampingan teknis terkait pilihan material baja berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tambah Akbar Djohan.

Baca Juga: Nikmati Nyamannya Rute Baru DAMRI, Pontianak ke Palangka Raya Kini Makin Mudah

Dukungan dari Pengamat dan Legislator

Komitmen Krakatau Steel mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pengamat kebijakan serta anggota legislatif.

Widodo Setiadharmaji, Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, menegaskan perlunya kebijakan adaptif yang berpihak pada industri dalam negeri.

Baca Juga: Spot Foto Cantik di Ratu Boko yang Wajib Masuk Galeri

“Kuota impor bukan semata pembatasan, tetapi instrumen pengendalian agar struktur industri baja Indonesia bisa tumbuh berdaulat dan berdaya saing."

"Sinergi antara Krakatau Steel Group, Danantara, dan pelaku hilirisasi nikel adalah fondasi menuju kemandirian industri nasional,” jelas Widodo.

Dukungan signifikan juga disampaikan oleh Komisi VII DPR RI. Lamhot Sinaga, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyebut bahwa penyelesaian terhadap persoalan Krakatau Steel tidak bisa dilakukan secara parsial.

Baca Juga: PHE dan Mitra Strategis Garap Blok Bobara, Dorong Potensi Energi di Kawasan Timur Indonesia

“Kalau hanya Panja, ruang lingkupnya terbatas. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan."

"Kami mendorong pembentukan Pansus untuk menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif,” ujar Lamhot.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI turut memberikan dukungan terhadap upaya perbaikan perusahaan.

Baca Juga: PHE dan Mitra Strategis Garap Blok Bobara, Dorong Potensi Energi di Kawasan Timur Indonesia