"Kalau menggenjot produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa dikejar 2 hingga 3 tahun, setelah itu akan terjun bebas," ungkapnya.
Baca Juga: Bagian dari Program TJSL PHR, Taman Ekoriparian UMRI dan Unilak Diresmikan Menteri LHK
Selain itu, Rahmad menegaskan pentingnya pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Untuk mendukung hal tersebut, Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi lebih dari 27.000 kios pupuk bersubsidi pada bulan Februari 2024.
Petani kini hanya perlu membawa KTP untuk menebus pupuk bersubsidi di kios-kios terdaftar.
Pemerintah juga menyederhanakan proses pengelolaan data petani melalui pembaruan data e-RDKK setiap empat bulan.
Kebijakan ini memungkinkan petani yang belum mendapatkan alokasi pupuk dapat mendaftarkan diri dalam tahap evaluasi di tahun berjalan.
Per 25 September 2024, penyaluran pupuk bersubsidi nasional telah mencapai 51,8 persen atau 4,94 juta ton dari total alokasi 9,55 juta ton.
Oleh karena itu, Rahmad mengimbau petani di seluruh Indonesia, termasuk di NTB, untuk segera menebus pupuk sesuai alokasi yang diterima.
Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan stok pupuk hingga di tingkat kabupaten/kota, melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah.
Stok pupuk di NTB per 25 September 2024 meliputi Urea 31.383 ton (620 persen dari stok minimum), NPK Kakao 66,35 ton (102 persen), dan pupuk organik 1.220 ton (203 persen).
Untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan optimal, Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti 34 distributor, 32 gudang, 1.603 kios, serta 20 petugas lapangan yang memantau distribusi.