PMI Ilegal
Dalam kesempatan ini, Erick juga menyampaikan komitmennya bersama Menteri KP2MI Abdul Kadir Karding dalam memerangi praktik ilegal pengiriman PMI.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah sinkronisasi database BUMN dengan KP2MI guna mengidentifikasi dan memberantas pengiriman PMI ilegal.
Baca Juga: ITPLN Buktikan Keunggulan di IPITEx 2025, Bawa Pulang Gold Medal!
“Kami punya kesepakatan yang sama, bagaimana juga 50 persen PMI yang selama ini ilegal harus kita berantas. Dengan ekosistem yang saya rasa kami BUMN miliki, dengan tentu database yang bisa disinkronisasi."
"Karena saya yakin Pak Karding sangat peduli dengan para PMI yang sangat vital untuk menjadi pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” ucap Erick.
Erick menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama pemerintah.
Baca Juga: Stand Up Paddle di Pangandaran: Petualangan Seru di Lautan Biru
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi agar pertumbuhan yang ditargetkan sebesar delapan persen tidak memperlebar kesenjangan sosial.
"Bapak Presiden selalu bicara jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan delapan persen ini tidak signifikan dalam pemerataan dan membuat kesenjangan sosial yang makin tinggi."
"Konsekuensinya kita terus menumbuhkan atau menciptakan para pengusaha baru,” sambung Erick.
Baca Juga: Bulan K3, Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina Kumpulkan Ribuan Kantong Darah
Dalam ekosistem ekonomi nasional, Erick menekankan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong berbagai program, termasuk PNM Mekaar yang saat ini memiliki 15,9 juta nasabah dengan rata-rata pinjaman Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Total perputaran uang dari program ini telah mencapai Rp 47 triliun.
“Bayangkan kalau 15,9 juta nasabah PNM Mekaar itu mempunyai satu pekerja,” tambahnya.
Selain itu, skema pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga terus diperkuat dengan alokasi dana sekitar Rp 255 triliun.
Baca Juga: Promo! Tarif Layanan DAMRI Dari dan Menuju Bandara Soekarno-Hatta Lebih Murah Selama Sebulan