Lebih dari sekadar menyelesaikan aspek legal dan administratif, PHR juga mengedepankan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Dialog dan musyawarah menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa hak dan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan.
Baca Juga: Senyum Warga Merekah, Antusias Sambut Pasar Murah PHR di Bulan Suci Ramadan
Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, saat ini PHR tengah mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Gubernur untuk 65 sumur baru yang tersebar di 15 lapangan migas.
Langkah ini menjadi awal dari proses pengajuan izin PPKH kepada KLHK.
Tak hanya itu, pada Februari 2025, tim PHR juga berhasil memperoleh Persetujuan Kegiatan Survei Seismik 3D di kawasan hutan seluas 21.276,05 hektare yang mencakup Kabupaten Siak, Kampar, dan Bengkalis.
Baca Juga: PHR Resmikan Substation Pematang yang Ditingkatkan, Dukung Produksi Migas Nasional
Survei ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas dari Blok Rokan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian terhadap lingkungan.
“PHR tidak hanya menyiapkan lahan untuk kegiatan pengeboran, tetapi juga memastikan setiap proses memiliki landasan hukum, sosial, dan lingkungan yang kuat.
"Ini merupakan serangkaian ikhtiar kita bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Sambut Ramadan, PHR Regional 1 Sumatera Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim
"Semoga upaya dan usaha yang kita lakukan terus menghasilkan yang terbaik demi energi bagi negeri,” pungkasnya.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Embiyarman SHutT, MP turut memberikan apresiasi atas kerja keras dan pencapaian PHR.
"Percepatan tim PHR dalam memproses penggunaan kawasan hutan dan penyelesaian dengan kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan yang minim konflik layak diapresiasi.