Kabar BUMN – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Dunia Usaha Anti Korupsi” di Jakarta pada Jumat (23/5).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sekaligus mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Plt. Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring KPK Aminudin, Kasatgas V Direktorat Anti Korupsi KPK Rosana Fransisca, serta anggota Tim Satgas KPK yaitu Jeji Azizi, Jeffry, dan Nurmalita Sukma.
Baca Juga: Mengenal Sejarah Lahirnya Pancasila: Tonggak Dasar Negara Indonesia
Acara juga dihadiri oleh para direksi PT PELNI (Persero) seperti Anik Hidayati, Heri Purnomo, Nuraini Dessy, Kokok Susanto, dan Robert MP Sinaga.
Kegiatan ini turut diikuti secara langsung oleh para direksi anak perusahaan PELNI, Vice President, Kepala Cabang, dan Manager dari Kantor Pusat.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Komisaris serta pegawai dari kantor pusat dan cabang mengikuti acara secara daring.
Baca Juga: PT Timah Lestarikan Keanekaragaman Hayati Lewat Hutan Kota Mentok di Bangka Barat
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Teknologi Informasi PELNI, Anik Hidayati, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata implementasi nilai AKHLAK, sekaligus langkah untuk menanamkan semangat integritas serta penolakan terhadap tindak pidana korupsi.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh mengenai dasar hukum antikorupsi.
“Kami menyadari bahwa membangun sistem anti korupsi bukan tujuan sesaat, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi."
Baca Juga: Dorong Swasembada Energi, PHE Catat Laju Eksplorasi Meningkat 37% dalam Tiga Tahun
"Tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk kebijakan, namun harus tumbuh menjadi budaya yang mengakar dan dijalankan dalam keseharian organisasi,” ujar Anik dalam sambutannya.
Berbagai inisiatif telah diimplementasikan PELNI, mulai dari penyusunan enam pedoman soft structure seperti Board Manual, GCG, Code of Conduct, hingga sistem pelaporan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS).