Dia menyebut, saat ini terdapat 1.700 jenis perizinan yang melibatkan sekitar 17 Kementerian/Lembaga. Namun, lanjutnya, saat ini industri keuangan masih belum menggunakan Online Single Submission (OSS).
Baca Juga: Pertamina Raih Penghargaan Khusus ESG 2025, Komitmen Nyata Menuju Energi Berkelanjutan
Oleh karena itu, pihaknya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat agar industri keuangan juga masuk ke dalam sistem OSS ini.
"Kurang lebih sekitar 1-2 minggu yang lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan Ketua OJK dan kami memberikan penjelasan, kami memberikan input kenapa pentingnya kita bisa mengkonsolidasikan," tuturnya.
"Karena selama ini industri keuangan itu baik perbankan, asuransi dan lain-lainnya itu baik yang perbankan dan non-perbankan itu datanya itu belum pernah kita lihat. Belum pernah masuk dalam realisasi investasi. Dan memang proses perizinan-perizinan yang ada disana juga belum.
Baca Juga: Hutama Karya Bangun Fasilitas Pondok di Tasikmalaya, Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri
Ia menambahkan, dirinya melihat ada suatu permasalahan di sebuah perbankan, mengenai NIB. Ini sebenarnya menjadi catatan perlunya konsolidasinya masuk ke dalam OSS.
"Respon daripada ketua OJK sangat positif dan mudah-mudahan ini dari kementerian kita akan menidaklanjuti."
"Dalam 1-2 minggu ke depan kita sudah bisa punya kesepakatan dengan industri keuangan, dengan OJK untuk bisa industri keuangan itu masuk dalam OSS kita," tandasnya.**