“Hal ini memicu antrean panjang yang tidak hanya berdampak pada layanan pelabuhan, tapi juga pada lalu lintas dan ketertiban di wilayah sekitar,” jelasnya.
Baca Juga: Teknik Peledakan Jadi Sorotan di IBES 2025: Inovasi Tetap Harus Berakar pada Prinsip Dasar
ASDP telah menyiapkan rencana pengembangan kawasan pelabuhan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Terintegrasi Merak–Bakauheni yang tertuang dalam Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2024.
Proyek ini meliputi pembangunan bufferzone di KM 97, relokasi Stasiun KA Merak, pembangunan flyover, serta dermaga dengan sistem breakwater.
Namun, realisasi rencana ini masih menghadapi kendala koordinasi antar sektor yang belum optimal.
Baca Juga: Jalan Tol Kutepat Jadi Kunci Majukan Pariwisata Danau Toba, Seksi 4 Hampir Rampung
“Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari Komisi VI DPR RI agar proses pelaksanaan PSN ini dapat diakselerasi mengingat proyek ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga teknis,” ujar Heru.
Ia juga menambahkan bahwa pengembangan ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut transformasi layanan publik yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Di akhir kunjungan, Ketua Komisi VI DPR RI H.M. Nasim Khan kembali menegaskan dukungannya terhadap ASDP dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Baca Juga: Tidak Seberat Pendakian ke Gunung Rinjani, Tetapi Keindahan Savana Propok Tidak Kalah Indahnya
“Apa yang disampaikan Dirut ASDP menjadi catatan kami. Komisi VI akan terus membackup agar masyarakat bisa menikmati layanan penyeberangan yang lebih baik, aman, dan nyaman,” tutupnya.
ASDP optimistis bahwa kerja sama lintas sektor antara BUMN, regulator, dan legislatif menjadi kunci utama untuk menjadikan pelabuhan sebagai pintu gerbang layanan publik yang modern dan terpercaya. ***