Sinergi antara Hutama Karya dan Komisi Informasi Pusat diharapkan mampu mempercepat standardisasi keterbukaan informasi di BUMN, meningkatkan akuntabilitas proyek infrastruktur, dan memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai fondasi tata kelola yang lebih transparan.
Baca Juga: Jenis-jenis Kue Beras dari Korea Selatan, Tidak Hanya Tteokbokki
“Hutama Karya akan terus mendorong keterbukaan informasi publik sebagai komitmen jangka panjang untuk memperkuat reputasi dan kinerja BUMN konstruksi,” tutup Adjib.
Dengan keterlibatan 63 BUMN, forum ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi juga strategi penting untuk meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, serta menghadirkan pelayanan prima.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam membangun budaya transparansi dan pemerintahan terbuka di Indonesia. ***