Kabar BUMN — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan keseriusannya dalam mempercepat upaya global menghadapi perubahan iklim.
Melalui langkah konkret dan kolaborasi yang inklusif, Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal tersebut saat sesi Leaders Summit di Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (6/11).
Baca Juga: Sinergi PHE dan PDC: Ubah Emisi Jadi Energi Baru lewat Inovasi Microalgae
“Indonesia datang ke Belém dengan membawa pesan yang jelas, kami tetap berkomitmen untuk memperkuat komitmen iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius,” tegas Hashim.
Hashim menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memperkuat kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai NZE paling lambat pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui penerapan strategi pembangunan berkelanjutan yang telah disusun secara konsisten.
Baca Juga: Inilah Penampakan Monumen Reog Ponorogo, Ikon Baru Wisata Budaya di Jawa Timur
Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada 2035.
Langkah ini akan didukung dengan peningkatan porsi energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2030, serta pengembangan teknologi energi baru seperti nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau.
“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca,” ujar Hashim.
Baca Juga: Badak LNG Tanam 4.000 Bibit Mangrove untuk Perkuat Ekosistem Pesisir
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turut menegaskan arah transformasi ekonomi hijau yang berkeadilan.
“COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.