Hanif menambahkan bahwa prinsip keadilan iklim harus menjadi pondasi dalam setiap kebijakan transisi energi.
Baca Juga: ITDC Rayakan HUT ke-52 dengan Semangat ‘Innovation for the Nation’ dan Aksi Sosial di Tiga Kawasan
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan transisi energi nasional. Langkah ini akan dilakukan melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Sekitar tiga bulan lalu, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Indonesia telah merilis RUPTL yang baru."
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Bangun SPBUN di Lampung Timur, Perkuat Ketahanan Energi dan Ekonomi Nelayan
"Dalam rencana tersebut, sepuluh tahun ke depan Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage,” jelas Darmawan.
Ia menambahkan bahwa RUPTL ini menjadi peta jalan strategis bagi PLN untuk mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat.
Implementasi rencana tersebut bukan hanya untuk memastikan ketersediaan listrik yang andal, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Bukan Lagi Rahasia! Pantai Gebyuran Kini Punya Banyak Ayunan dan Jalan Mulus ke Lokasi
“Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, target-target transisi energi yang ambisius dapat diwujudkan secara nyata dan tepat waktu,” tutup Darmawan. ***