"Jika kapasitas listrik tidak cukup, maka akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” tutur Rizal.
Baca Juga: Kemenkeu Undang DAHANA Bahas Praktik Manajemen Risiko di BUMN
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dalam sepuluh tahun ke depan.
Menariknya, sekitar 76% kapasitas tersebut direncanakan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
“Roadmap dalam RUPTL menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa Indonesia menyiapkan fondasi energi yang solid, modern, dan rendah emisi,” ujar Rizal.
Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Ramah Anak di Solo dan Sekitarnya yang Bisa Kamu Kunjungi
Selain pembangunan pembangkit, pemerintah juga menargetkan pengembangan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) serta gardu induk berkapasitas total 107.950 megavolt ampere (MVA) demi memperkokoh infrastruktur kelistrikan nasional.
“Dengan perluasan jaringan transmisi yang lebih kuat dan modern, setiap tambahan kapasitas pembangkit akan tersalurkan lebih efektif,” jelasnya.
Implementasi RUPTL 2025–2034 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi luas, termasuk penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru.
Baca Juga: PT TIMAH Tbk Bersama Mitra Salurkan 200 Paket Beras untuk Warga Pesisir Sungailiat
Hal ini mempertegas bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memainkan peran vital dalam transformasi ekonomi dan energi Indonesia.
“Dengan mandat besar dalam RUPTL, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat bergerak menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tutup Rizal.***