Kabar BUMN - Pemerintah resmi menyepakati penetapan margin fee penugasan Perum BULOG sebesar 7 persen sebagai langkah strategis memperkuat dukungan negara terhadap peran BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan, harga, dan distribusi pangan nasional.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Penetapan margin fee ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh terhadap beban penugasan publik yang selama ini dijalankan BULOG.
Baca Juga: Wisata Aman ke Oman, Menguak Kekayaan Kekayaan Alam, Budaya, dan Sejarahnya
Selama lebih dari satu dekade, margin yang berlaku sejak 2014 hanya sebesar Rp50 per kilogram, sehingga dinilai tidak lagi memadai.
Skema baru ini diharapkan memberi ruang keberlanjutan finansial agar BULOG dapat semakin optimal menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan margin fee 7 persen telah melalui perhitungan bersama lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Mandiri Micro Fest 2025 Dorong UMKM Naik Kelas, Transaksi Digital Meroket 45%
“Setelah dihitung bersama Menteri Keuangan dan BPKP, memang ada usulan 10 persen, tetapi pemerintah menyepakati 7 persen.
"Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, selama ini margin yang sangat terbatas membuat ruang gerak BULOG tidak memadai untuk menutup biaya operasional dan distribusi yang tinggi, terutama ke wilayah dengan tantangan geografis.
Baca Juga: PELNI Resmi Akhiri Diskon Stimulus Ekonomi Nataru 2025/2026, Tiket Terserap 99 Persen
“Kalau hanya Rp50 per kilogram, bahkan untuk operasional dasar pun sering tidak cukup.
"Karena itu, pemerintah memberi ruang agar BULOG bisa mengambil peran secara sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.