Kabar BUMN - Mobilitas penyeberangan di lintasan Bali–Jawa terus mengalami peningkatan menjelang arus mudik Lebaran.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Kepolisian dan sejumlah pemangku kepentingan mengambil berbagai langkah pengaturan operasional untuk mempercepat pergerakan kendaraan sekaligus mengurai antrean menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa upaya percepatan operasional terus dilakukan di lapangan guna memastikan arus kendaraan menuju pelabuhan tetap berjalan lancar.
Baca Juga: Tips Menjaga Tubuh Tetap Segar Tanpa Bau Keringat Saat Naik Kereta Jarak Jauh di Malam Hari
"Berbagai langkah percepatan operasional terus kami lakukan bersama stakeholder, mulai dari pengaturan lalu lintas di jalur antrean hingga optimalisasi layanan penyeberangan, agar arus kendaraan tetap bergerak dan antrean dapat segera terurai,” ujar Heru.
Berdasarkan pemantauan di lapangan pada 16 Maret 2026 pukul 14.00 WITA, pihak Kepolisian memberlakukan pola lalu lintas satu arah (one way) dalam radius sekitar 4,5 kilometer untuk mempercepat arus kendaraan menuju pelabuhan.
Selain itu, kendaraan kecil juga dialihkan menuju Buffer Zone Kargo guna mengurangi kepadatan di jalur utama menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Baca Juga: Kebijakan WFA Dimulai, PELNI Catat Lonjakan Penumpang Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran
Dari sisi operasional penyeberangan, ASDP menjalankan pola operasi sangat padat dengan mengoperasikan 35 kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Selain itu, perusahaan juga masih menerapkan skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) di dermaga MB1, MB4, dan LCM.
Dengan skema tersebut, kapal yang tiba langsung melakukan proses bongkar muatan dan segera kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan kendaraan baru.
Baca Juga: Bukber di The Nusa Dua Bali: Rekomendasi Iftar Spesial untuk Ramadan
Koordinasi Intensif
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan langkah operasional guna mengurai kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif antara BPTD Bali, Kepolisian, operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, serta pemerintah daerah.