PTPN V Tegaskan Komitmen Wujudkan Perkebunan Berkelanjutan

Kabar BUMN - PT Perkebunan Nusantara (PTPN V) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan usaha perkebunan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh VP Corporate Communication PTPN V, Risky Atriyansyah.

Risky mengatakan bahwa komitmen tersebut dilaksanakan perusahaan melalui sejumlah program.

Beberapa di antaranya adalah penguatan dekarbonisasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, sertfikasi perkebunan sawit internasional mulai dari international sustainability and Carbon Certification (ISCC) hingga roundtable sustainable on palm oil (RSPO).

Baca Juga: Tembus Pasar Turki, 7 UMK Asal Gunungkidul Binaan PLN Sukses Go Global

"Saat ini PTPN V telah mencapai 100 persen sertfikasi Indonesian Sustainbale Palm Oil (ISPO) dan RSPO," kata Risky.

"Artinya kita telah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perusahaan perkebunan diakui serta dunia internasional sebagai produsen CPO yang menerapkan bisnis lestari dan berkelanjutan," sambungnya.

Risky menegaskan bahwa seluruh pengakuan tingkat nasional dan internasional itu tidak akan didapat PTPN V jika perusahaan mengabaikan hal-hal detail.

Hal itu termasuk apabila melaksanakan kegiatan penambangan seperti yang dituding sejumlah pihak.

Baca Juga: Sudah Aktivasi Rekening, Kapan Dana PIP Kemdikbud 2023 Masuk ke Rekening SimPel?

Oleh karena itu, Risky menegaskan bahwa PTPN V tidak pernah melaksanakan kegiatan Galian C ataupun penambangan, komersialisasi tambang yang dituding sejumlah pihak dalam aktivitas perkebunannya.

Termasuk yang saat ini berlangsung di Kebun PTPN V Sei Rokan, Kecamatan Pagaran Tapah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

"Yang terjadi justru perusahaan melaksanakan pembuatan embung untuk reservoir atau pencadangan air serta eksplorasi untuk meningkatkan kualitas akses jalan kebun perusahaan," ungkap Risky.

Dalam kegiatan pembangunan embung dan eksplorasi tersebut, Risky mengatakan PTPN V mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 43/03/DJB/2018, tertanggal 8 Januari 2018.