Kabar BUMN - PT PLN (Persero) telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 71.026 persil tanah hingga akhir 2021 lalu. Jumlah ini setara dengan 67 persen dari total aset tanah perseroan yaitu sebanyak 106.656 persil.
Angka ini meningkat berkat adanya kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak 2019. Sebelum terjalinnya kerjasama ini, aset tanah PLN yang telah tersertifikasi baru 30 persen.
Darmawan Prasodjo, selaku Direktur Utama PLN, telah menargetkan 15.037 persil tanah dapat tersertifikasi pada 2022. Jika target pada 2022 semua angka tersebut dapat terealisasi, maka aset tanah yang telah bersertifikat akan bertambah menjadi 86.063 persil tanah atau 81 persen.
Oleh karena itu, penting bagi PLN untuk mempererat kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses sertifikasi tanah ini.
"Kami menyadari bahwa tugas kami dalam mengamankan aset negara yang diamanahkan kepada PLN akan lebih menantang di kemudian hari. Dengan ditandatanganinya Komitmen Bersama pada hari ini, kami semakin yakin sinergi ini akan mampu memberikan hasil terbaik," kata dia.
Lebih lanjut lagi, Darmawan juga menargetkan untuk dapat melakukan sertifikasi untuk keseluruhan aset negara yang dipakai PLN pada tahun 2023 mendatang. Terlebih, aset milik negara yang digunakan PLN ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat.
Total rincian dari target aset yang telah mendapatkan sertifikat pada 2022 ini dibagi berdasarkan wilayah. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, terdapat sebanyak 6.860 persil dengan sertifikat baru dan 83 dengan perpanjangan.
Di wilayah Jawa, Madura dan Bali, sebanyak 4.556 persil tanah telah tersertifikat baru dan 189 persil tanah dengan perpanjangan. Sementara itu di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebanyak 3.621 persil tanah bersertifikat baru dan 286 persil perpanjangan.
Untuk pembangunan pembangkit listrik, PLN juga akan mempercepat proses sertifikasi 50 persil aset tanah lainnya. Dalam hal ini, Darmawan mengapresiasi Kementerian ART/BPN dalam mendukung PLN untuk mengamankan aset negara.
"Kerja sama dan dukungan dari Kementerian ATR/BPN menjadi kunci dari keberhasilan pengamanan dan penataan aset negara agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik bagi masyarakat," imbuh Darmawan.
Di sisi lain, Himawan Arief Sugoto, selaku Sekretaris Jenderal Kementrian ATR/BPN, juga menyampaikan bahwa proses sertifikasi untuk PLN akan menjadi prioritas bagi pihaknya. Seiring dengan pola kerja yang sudah terbentuk selama dua tahun ini, dia pun optimistis target yang dicanangkan pada tahun 2022 dan 2023 mendatang dapat tercapai dengan usaha bersama dari seluruh pihak.
"Khusus untuk tower, kita sudah usulkan untuk merubah regulasi seperti bangunan highrise yang bisa langsung diperpanjang," kata Himawan.
Di samping itu, Himawan juga menambahkan bahwa pihaknya berencana melakukan peralihan dari sertifikat fisik ke sertifikat elektronik. Terutama untuk aset yang tidak banyak ditransaksikan seperti aset-aset milik PT PLN, hal ini dapat membuat keamanannya lebih terjamin.
Sekretaris Menteri BUMN, Susyanto, juga turut mengapresiasi kerjasama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN selama ini. Menurutnya, pencapaian 67 persen dalam kurun waktu dua tahun ini menjadi pencapaian yang luar biasa.
"Dari total aset BUMN sebesar Rp8.400 triliun, aset yang bermasalah nilainya mencapai Rp340 triliun dan sebagian besar berupa tanah," sebut Susyanto.
