Dari jumlah lahan yang dibuka tersebut, seluas 83,7 Ha (0,4%) berupa areal untuk kegiatan persiapan penambangan dan 796.54 Ha berupa areal untuk sarana penunjang yang bersifat permanen, seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, ore stockpile, dan lain-lain.
Baca Juga: KAI Mulai Penjualan Tiket Mudik, Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026
“Khusus untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, total bukaan lahan baru menurut catatan kami adalah seluas 487,9 Ha, bukan 854,29 Ha sebagaimana yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” ujarnya.
Budiawansyah menegaskan PT Vale Indonesia memandang bahwa perlindungan terhadap lingkungan kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal sangat serius dan utama.
Menurutnya, keselamatan merupakan hal krusial bukan hanya untuk pekerja melainkan juga untuk keselamatan lingkungan tempat beroperasi. Pihaknya pun memahami keprihatinan yang disampaikan terkait kondisi kesehatan warga Desa Hakatutobu.
Baca Juga: Pos Indonesia Tinjau Dampak Banjir Bandang Aceh–Medan, Pastikan Pemulihan Layanan Berjalan Cepat
“Khusus untuk Desa Hakatutobu, berdasarkan penelusuran kami, bahwa wilayah desa tersebut terletak pada areal daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale,” ujarnya.
Budiawansyah menyatakan praktik nyata dari penambangan yang baik itu sudah diimplementasikan pada blok Sorowako, Sulawesi Selatan.
Ia juga menyebutkan apresiasi dari praktik penambangan di Sorowako itu telah membawa PT Vale Indonesia meraih berbagai penghargaan bergengsi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial.
Baca Juga: Kolaborasi IHC dan Lima RS Kemenkes Dorong Penguatan Layanan Unggulan Nasional
Seperti PROPER Emas 2024 (tertinggi dari KLHK), Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025 untuk konservasi keanekaragaman hayati, serta Lestari Awards 2025 untuk inisiatif kehati.
Di akhir kesempatan Budiawansyah sangat mengapresiasi kajian yang sudah dilakukan dan memastikannya menjadi referensi.
“Kami sangat percaya transparansi ini sebuah cara membangun kegiatan yang lebih baik. Kami terbuka untuk menerima masukan-masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan LSM terhadap upaya-upaya terhadap perlindungan,” tutupnya.***