KAI Emban Tugas Penting dari Pemerintah untuk Dorong Penggunaan Transportasi Massal

Kabar BUMN - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk mengurangi kemacetan.

Salah satu upayanya adalah dengan mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal.

Baca Juga: Bepergian Makin Mudah, Ini Cara Pesan Tiket Kereta Api dan Taksi Lewat Aplikasi Access by KAI

Tepatnya di acara Penandatanganan Kontrak Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2023.

Dimana acara penandatanganan tersebut digelar di Stasiun LRT Jabodebek Halim pada Kamis (7/12/2023).

Risal menuturkan, sebagai salah satu upaya dalam mendorong terjadinya pergeseran ini, Pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat mssyarakat.

Baca Juga: Promo KAI: Tunjukkan Tiket Kereta Api dan Dapatkan Diskon Tiket The Lodge Maribaya Lembang Bandung Sebesar 20%

Salah satunya seperti yang diterapkan pada LRT Jabodebek.

“Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) sebesar Rp 119.793.951.000,00 (hampir Rp120 miliar) pada 2023,” ucap Risal.

Sebagai informasi, besaran PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Direktur Jenderal Risal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo pada Kamis.

Baca Juga: Konsisten Wujudkan Berbagai Inovasi, Dirut KAI Raih Penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2023 Sektor Transportasi

“Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," ujar Risal.

Didiek menegaskan bahwa KAI berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.