PLN Kembangkan Ekosistem Biomassa untuk Hijaukan dan Produktifkan Lahan Kritis

Kabar BUMN - PT PLN (Persero) melalui sub holding PT PLN Energi Primer Indonesia menginisiasi pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu.

Program ini bertujuan mengubah 1,7 juta hektare lahan kritis di Indonesia menjadi area yang lebih hijau dan produktif.

Inisiatif ini merupakan bagian dari usaha memanfaatkan potensi biomassa di lahan-lahan yang sebelumnya tidak optimal.

Baca Juga: Rekomendasi Destinasi Wisata Menarik di Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), dari Pantai hingga Kebun Bunga Warna-warni

Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono mengapresiasi langkah PLN dalam mendorong program biomassa dengan memanfaatkan lahan kritis yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah PLN dengan program ini. Kita dihadapkan pada tantangan perubahan iklim."

"Saya sangat menghargai karena dengan diwajibkan (program ini) maka sumber biomassa akan berasal dari tanah marjinal," terang Sudaryono.

Baca Juga: Jasa Marga Bersama Strategic Partner Tandatangani Sales Purchase Agreement untuk PT Jasamarga Transjawa Tol

Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada agenda Peresmian Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di Tasikmalaya pada Kamis (26/9).

Dirinya menambahkan, tanah marjinal umumnya merupakan tanah yang sulit ditanami tanaman dan berlokasi di pelosok-pelosok Tanah Air.

Program biomassa PLN pun menjadi salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah hingga daerah pelosok.

Baca Juga: Kembangkan Teknologi Produksi Hidrogen Ramah Lingkungan, Pertamina NRE Group Teken Kerja Sama dengan Genvia

"Saya ingin betul-betul kalau model ini berhasil maka ini tinggal kita tularkan ke tempat lainnya," tambah Sudaryono.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya memanfaatkan lahan kritis yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Kelompok Masyarakat.