Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PTSI Perkuat Dasbor Nasional untuk Implementasi EUDR

Kabar BUMN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menyelenggarakan rapat dengan delegasi Joint Task Force terkait implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, dan Ketua Delegasi Joint Task Force, Musdhalifah Machmud.

Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal A. Lukman, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Teuku M. Fauzan Ridha.

Baca Juga: Wisata Bahari Lamongan Hadirkan Promo untuk Rombongan: Beli 15 Gratis 1 Tiket, Berlaku dari 1-31 Oktober 2024!

Dari sektor swasta, hadir pula Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, dan Project Director Sustainability PT Surveyor Indonesia, Martinus Nata.

Diskusi ini membahas upaya Indonesia dalam memastikan produk ekspor, seperti kopi, kayu, karet, cokelat, daging, kedelai, dan minyak kelapa sawit, mematuhi persyaratan non-deforestasi dan traceability yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia akan terus dijaga dalam implementasi regulasi ini.

Baca Juga: Mau Dapat Diskon Tiket Kereta Api 20%? Jangan Lupa Datang ke Event LPS Travel Fair 2024 di Kota-Kota Ini!

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyatakan, "Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Kami siap beradaptasi dengan EUDR sambil tetap menjaga kepentingan strategis kita."

Eddy juga menjelaskan bahwa Dasbor Nasional akan menjadi sarana komunikasi antara Indonesia dan otoritas kompeten di Uni Eropa.

"Penunjukkan operator Dasbor Nasional akan diputuskan melalui Peraturan Presiden dan PT Surveyor Indonesia ditunjuk sebagai operatornya," tambah Eddy.

Baca Juga: Ikut Monitoring Internship di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Simak Persyaratannya

Mengacu pada arahan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Dasbor Nasional ini akan diatur melalui Peraturan Presiden.

Eddy menegaskan bahwa BPDPKS siap mendukung implementasi ini, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan EUDR tanpa mengabaikan kepentingan dalam negeri.