Teken Kontrak Penugasan Kapal Penumpang Hingga Tol Laut Tahun Anggaran 2025, PELNI Siap Menjalankan Tugas

Kabar BUMN - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama terpadu dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Kerja sama untuk penyelenggaraan pelayaran perintis dan kewajiban Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) angkutan laut kelas ekonomi tahun anggaran 2025.

Di tahun 2025, PELNI akan mengoperasikan sebanyak 25 kapal penumpang untuk melayani 511 ruas dengan 1.359 rute dan menyinggahi 74 pelabuhan.

Baca Juga: Kunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Menteri AHY Apresiasi PELNI Memastikan Kelancaran Arus Mudik Nataru

Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang hanya melayani 482 ruas dengan 1.297 rute dan menyinggahi 72 Pelabuhan.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani mengatakan, “Kami siap menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.”

“Layanan PELNI tidak hanya memastikan konektivitas penumpang dan barang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara,” tambahnya.

Baca Juga: PELNI Resmikan Digester Biogas, Manfaatkan Limbah Sapi Ternak Jadi Energi Terbarukan

Pada penugasan tahun 2025, Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan PELNI untuk menyelenggarakan 30 trayek kapal perintis, 25 trayek PSO kapal penumpang, 18 trayek kapal rede, 8 trayek kapal tol laut dan satu trayek kapal ternak.

Program tol laut dan pelayaran perintis yang menjadi bagian dari perjanjian ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan mengurangi perbedaan harga antarwilayah.

Sementara itu, program PSO untuk penumpang kelas ekonomi memastikan masyarakat dapat mengakses layanan transportasi laut yang aman, terjangkau, dan berkualitas.

Baca Juga: Jamin Pasokan Bahan Baku, TJSL PELNI Resmikan Desa Mandiri Penghasil Sayur di Cianjur

Dalam menjalankan tugas ini, PELNI terus bersinergi dengan para mitra strategis dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui konektivitas maritim.

Sebagaimana arahan Kementerian BUMN RI, PELNI juga dituntut berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan, memprioritaskan keselamatan pelayaran, dan berinovasi melalui digitalisasi untuk memastikan keberhasilan program.***