PIPES 2025 Tegaskan Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Industri untuk Capai Kedaulatan Energi Nasional

Kabar BUMN - Forum Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 yang digelar oleh PT Pertamina Gas, bagian dari Subholding Gas Pertamina, pada Rabu (18/6), menjadi panggung strategis bagi para pemangku kepentingan utama sektor migas.

Sesi plenary pertama bertajuk “Harmonizing Energy Regulations” mempertemukan pemangku kebijakan dan pelaku industri dalam satu diskusi mendalam tentang pentingnya penyelarasan kebijakan energi menuju kemandirian dan kedaulatan energi nasional.

Dalam sesi tersebut, hadir perwakilan dari Ditjen Migas, BPH Migas, LEMIGAS, SKK Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), hingga pelaku industri migas lainnya.

Baca Juga: Pertagas Gelar PIPES 2025, Ajang Dialog Para Pelaku Industri untuk Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional

Diskusi berfokus pada strategi menciptakan ekosistem gas bumi yang andal dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta perlunya regulasi yang adaptif terhadap dinamika industri.

Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, membuka sesi dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan gas bumi.

“Pemerintah berkomitmen mempercepat pemanfaatan gas melalui kebijakan afirmatif, penguatan DMO, dan pembangunan infrastruktur antarpulau.

Baca Juga: Pertagas Gelar PIPES 2025: Perkuat Sinergi Energi Nasional yang Mandiri dan Berkelanjutan

"Kementerian ESDM tengah mengusulkan pembangunan pipa transmisi Dusem/KEK Sei Mangkei–Dumai menggunakan APBN.

"Ini akan secara signifikan mendorong konektivitas pasokan gas antarwilayah,” jelas Laode.

Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas pihak — regulator, industri, akademisi, dan masyarakat — menjadi pondasi penting dalam perumusan kebijakan energi yang inklusif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Pertamina Drilling dan Pertagas Bersinergi Kembangkan Teknologi CCS/CCUS untuk Dekarbonisasi

Yapit Sapta Putra dari Komite BPH Migas menekankan pentingnya keterlibatan publik dan pelaku usaha lewat forum public hearing demi menjaga keberlanjutan dan relevansi kebijakan.

“Kami secara aktif mendengarkan aspirasi para pelaku usaha.