Kabar BUMN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mempercepat proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar sejak awal tahun 2025.
Hal ini sejalan dengan misi dan program Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran guna mendukung swasembada pangan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, sejak 1 Januari 2025, sudah ada sekitar 600.000 petani yang berhasil menebus pupuk subsidi.
Baca Juga: Magang di BUMN Bersama PT Pupuk Indonesia Niaga, Sedang Dibutuhkan Posisi Staf Administrasi
Hal ini didukung oleh penyederhaaan kebijakan pupuk bersubsidi hasil koordinasi Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Pupuk Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah sehingga SK (Surat Keputusan) Alokasi Pupuk Provinsi atau Kabupaten bisa terbit 100 persen sebelum tahun 2024 berakhir.
"Hal ini tentu membuat petani lebih yakin dan tenang dalam menebus pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing," ujar Rahmad saat mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Medan, Selasa (21/1/2025).
Baca Juga: Pupuk Indonesia Raih Peringkat Tertinggi idAAA dari PEFINDO dengan Prospek Stabil
Mulai tanggal 1 Januari 2025, lanjutnya, Pupuk Indonesia telah memastikan iPubers sebagai media penyaluran sehingga penebusan pupuk yang dilakukan petani lebih mudah.
Petani terdaftar cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Adapun penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan petani terdaftar sejak awal Januari hingga per 19 Januari 2025 secara nasional mencapai 688.386 transaksi yang dilakukan oleh 599.582 petani.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Catat 27.092 Transaksi Penebusan Pupuk Subsidi di Awal Tahun 2025
Pada periode tersebut pupuk bersubsidi yang sudah ditebus sebanyak 405.000 ton.
Khusus Sumatera Utara, tambah Rahmad, petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi ada 8.000 petani.