Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan alat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan daya saing produsen lokal.
Baca Juga: PIEP dan KBRI Alger Dorong Diplomasi Budaya Lewat Kompetisi Vlog Bertema Indonesia
Dengan pengaturan impor yang terukur, industri baja Indonesia dapat tumbuh tanpa ketergantungan pada pasokan bahan baku luar negeri.
Lebih jauh, kebijakan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian ekonomi demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa.
Widodo juga menambahkan bahwa arah kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam membangun keamanan ekonomi nasional.
Baca Juga: 4 Tempat Wisata di Bengkulu, Pesona Provinsi yang Pernah Menjadi Tempat Pengasingan Bung Karno
“Kuota impor bukan semata pembatasan, tetapi instrumen pengendalian agar struktur industri baja Indonesia bisa tumbuh berdaulat dan berdaya saing."
" Sinergi antara Krakatau Steel Group, Danantara, dan pelaku hilirisasi nikel adalah fondasi menuju kemandirian industri nasional,” jelasnya.
Dengan strategi tersebut, Krakatau Steel Group diharapkan mampu menjadi motor utama dalam transformasi industri baja nasional menuju era kemandirian yang berkelanjutan.
Baca Juga: RUPSLB 2025: Garuda Indonesia Tetapkan Susunan Manajemen Baru
Dukungan Pemerintah untuk Kebangkitan Industri Baja Nasional
Isu hilirisasi dan penguatan industri baja nasional kini juga menjadi perhatian legislatif.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah penguatan industri baja nasional.
Baca Juga: 45 UMKM Binaan Pertamina Siap Go Internasional di Trade Expo Indonesia 2025
Komisi VI menilai, tantangan dan peluang yang dihadapi sektor ini, khususnya oleh Krakatau Steel Group, harus dihadapi secara bersama agar kedaulatan industri dapat kembali diperkuat.