rilis-bumn

PLN Dukung Pemerataan Listrik Nasional, Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang hingga Akhir 2025

Jumat, 17 Oktober 2025 | 17:30 WIB
Warga Dusun 4 Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin sedang berbincang dengan petugas PLN. Para warga antusias menyambut hadirnya listrik di dusun mereka lewat Program Listrik Desa tahun ini. (Dok. PLN)

Kabar BUMN - Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok Indonesia.

Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025.

Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: Unagi, Hanya Mirip, Kuliner khas Jepang Ini Sejatinya Bukan Belut

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa listrik adalah hak setiap warga negara.

Saat meninjau progres Program Lisdes dan penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10), Bahlil menyampaikan komitmen pemerintah untuk menghadirkan listrik merata hingga tahun 2030.

“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia dapat segera terbebas dari kegelapan.

Baca Juga: Telkomsigma Perkuat Tata Kelola Digital dan Keamanan Data Melalui Pengembangan Platform Digipactum dan Granta

Pemerintah memastikan program ini akan terus dipercepat agar seluruh masyarakat dapat menikmati terang yang sama serta memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN.

Namun, negara tetap wajib hadir untuk menjamin pemerataan akses energi bagi seluruh warga.

Baca Juga: Komitmen Bank Mandiri dalam Menangani Stunting Raih Apresiasi BKKBN

“Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan).

Halaman:

Tags

Terkini