PUSRI Pastikan Petani Tidak akan Kekurangan Pupuk, Stok Aman Distribusi Lancar

Kabar BUMN – Pusri sebagai anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki tanggung jawab dalam penyediaan pupuk bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO).

Untuk itu, Pusri memastikan ketersediaan stok pupuk di seluruh wilayah menjadi tanggung jawab Perusahaan, dan salah satunya stok yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Per 15 Januari 2024, Pusri menyiapkan stok pupuk urea bersubsidi untuk seluruh wilayah rayon tanggung jawab Pusri sebesar 212.325 ton

Baca Juga: 7 Klinik Pratama Nusalima Medika, Anak PTPN IV PalmCo Regional 3 Raih Sertifikat Paripurna & Utama dari Kemenkes RI

Dilansir KabarBUMN.com dari pusri.co.id, stok tersebut setara dengan 277% dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah yaitu 72.418 ton.

Sedangkan untuk NPK bersubsidi telah disiapkan Pusri untuk yaitu sebesar 65.104 ton atau 230% diatas ketentuan.

Adapun wilayah kerja yang jadi tanggung jawab Pusri untuk urea bersubsidi yaitu Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

 Baca Juga: SIG Dukung Natal Bersama Kementerian BUMN, Perkuat Fundamental dengan Harmoni untuk Lanjutkan Transformasi

“Kami memastikan bahwa petani tidak akan kekurangan pupuk karena stok yang telah kami sediakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani sampai dengan 3 minggu kedepan”, kata VP Humas Pusri, Rustam Effendi.

“Terkait ketersediaan stok pupuk urea dan NPK bersubsidi kami pastikan telah aman di setiap gudang hingga kios pupuk kami. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani," tambahnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya memastikan bahwa seluruh pupuk bersubsidi yang disalurkan Pusri kepada petani, harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 06 Juli 2022.

Baca Juga: KAI Services & Santosa Hospital Bandung Central Bekerjasama Gelar Kegiatan Penandatanganan Terkait Pengelolaan Parkir

Terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Rustam menyebut pupuk akan disalurkan kepada petani yang terdaftar dalam e-Alokasi dan setelahnya terbit SK dari pemerintah setempat.

Karena tanpa adanya SK tersebut, gudang-gudang pupuk tidak dapat mendistribusikan barang ke distributor dan kios.