ID FOOD Percepat Pengamanan Aset Demi Wujudkan Swasembada Pangan

Kabar BUMN – Holding BUMN Pangan, ID FOOD, terus mempercepat pengamanan aset perusahaan sebagai langkah strategis mendukung swasembada pangan.

Setelah mengamankan sejumlah aset di Jakarta dan Surabaya, ID FOOD kini menggandeng Kejaksaan untuk mempercepat proses pengambilalihan aset strategis di berbagai daerah.

VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD, Yosdian Adi Pramono, menyampaikan bahwa perusahaan semakin serius dalam melakukan langkah konkret untuk mengamankan asetnya.

Baca Juga: Sertifikasi PR Batch IX, Forum Humas BUMN Hadirkan Skema Kompentesi Hingga ke Level Executive

Dengan mengelola 16 anak perusahaan, ID FOOD memiliki aset dalam jumlah besar yang berpotensi dioptimalkan guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“ID FOOD memiliki jumlah aset yang besar serta tersebar dari Aceh hingga Papua."

"Maka, sangat penting dilakukan kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya pengamanan dan pengambilalihan bagi aset yang masih diduduki pihak ketiga secara ilegal,” ujar Yosdian dalam keterangannya pada Kamis, (13/2/2025), di Jakarta.

Baca Juga: 8 Destinasi Jepang yang Underrated, Ada yang Punya Replika Moai Easter Island!

Sebagai langkah awal, ID FOOD menargetkan pengamanan aset di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, yang menjadi wilayah operasional terbesar perusahaan.

"Untuk keberlanjutan pengamanan aset di Jatim, kami menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melalui kerja sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara," jelasnya.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara ID FOOD dan tiga anak perusahaannya, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Garam, dan PT PG Rajawali I, dengan Kejati Jatim di Surabaya.

Baca Juga: Bisnis BSI Melejit Sepanjang 2024, Cicil Emas Jadi Favorit Gen Z dan Milenial!

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama masing-masing perusahaan serta Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, dan disaksikan Direktur Manajemen Risiko dan Legal ID FOOD, S. Hidayat Safwan.

“Kerja sama meliputi pendampingan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya."

"Selain itu, untuk peningkatan kompetensi teknis, sinergi ini juga membuka peluang dilakukan kerja sama dalam bentuk workshop, seminar, dan sosialisasi,” papar Yosdian.