Sinergi Nasional Dorong Kedaulatan Baja, Krakatau Steel Tekankan Proteksi dan Optimalisasi Industri

Kabar BUMN - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali menegaskan perannya sebagai penggerak utama industri baja nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI yang digelar pada Rabu, 4 Februari 2026.

Forum ini menjadi momen penting untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan industri baja melalui penguatan regulasi, kebijakan proteksi perdagangan, serta kolaborasi antarkementerian dan lembaga negara.

RDP tersebut dihadiri oleh Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, Badan Standardisasi Nasional RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Baca Juga: Liburan Air Tanpa Panas, Waterboom Jogja Tawarkan Wahana Seru di Tengah Suasana Teduh

Kinerja Krakatau Steel Membaik, Transformasi Bisnis Terus Berjalan

Direktur Utama Krakatau Steel, Dr. Akbar Djohan, memaparkan bahwa perseroan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten.

Pendapatan perusahaan tercatat sebesar USD 955 juta atau meningkat 0,4% dibandingkan tahun 2024, sementara volume penjualan baja melonjak menjadi 945.000 ton atau tumbuh 29,0%. Dari sisi permodalan, ekuitas perusahaan naik signifikan hingga USD 868 juta atau meningkat 99,4%.

Tidak hanya dari sisi keuangan, Krakatau Steel juga melakukan transformasi menyeluruh melalui efisiensi besar-besaran di lingkungan Krakatau Steel Group, konsolidasi bisnis inti baja, strategi re-entry market, pengembangan inovasi di anak usaha, serta penguatan budaya kinerja perusahaan.

Baca Juga: KAI Buka Penjualan Tiket Mudik Lebaran 2026, Permintaan Tinggi Terlihat Sejak Awal Februari

Permintaan Baja Naik, Impor Masih Tekan Industri Domestik

Krakatau Steel mencatat konsumsi baja nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 5,3% per tahun. Namun demikian, tingkat utilisasi kapasitas industri baja dalam negeri masih berada di kisaran 53%, jauh di bawah level ideal minimal 80%.

Di saat yang sama, impor baja masih mendominasi 40–53% kebutuhan nasional dengan nilai sekitar Rp80 triliun per tahun.

Sebagian besar impor tersebut berasal dari produk baja berharga murah, terutama dari China, yang memberi tekanan besar bagi produsen dalam negeri.

Baca Juga: Panduan Belanja Bulanan yang Hemat dan Tidak Menguras Gaji

“Paradigma persaingan industri baja saat ini bukan lagi sekadar perusahaan melawan perusahaan, melainkan regulasi pemerintah melawan regulasi pemerintah.

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, India, dan Jepang telah menerapkan proteksi kuat demi menjaga industri baja nasionalnya,” tegas Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).