"Lalu kami juga didukung oleh 27.672 titik serah atau pengecer.
"Seraya menunggu Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan koperasi yang dipersiapkan untuk titik serah, kami masih melibatkan pengecer eksisting," tegas Deni.
Lebih lanjut, Deni menyebutkan bahwa penyederhanaan tata kelola ini berdampak positif terhadap kelancaran penyaluran.
Hingga 10 Juni 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 3.276.124 ton pupuk bersubsidi atau sekitar 34,3 persen dari total alokasi nasional tahun ini yang mencapai 9,55 juta ton.
Realisasi ini bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 dan 2023.
"Ini karena pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus sejak tanggal 1 Januari 2025.
"Bahkan ada petani yang mencoba mengecek pukul 00.22 melakukan penebusan.
Baca Juga: Kolaborasi Global Jadi Fokus Pupuk Indonesia Wujudkan Ketahanan Pangan di Forum Internasional
"Sejak awal tahun kita sudah bisa gas pol," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, yang juga menjadi pembicara dalam webinar tersebut, menuturkan bahwa inti perubahan regulasi adalah untuk menyederhanakan aturan yang selama ini dinilai membatasi kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.
Salah satu perubahan penting adalah pengalihan tanggung jawab penyaluran dari distributor ke Pupuk Indonesia.
Baca Juga: Sidak Distribusi Pupuk, Menteri Pertanian Apresiasi Kinerja Pupuk Indonesia
"Pupuk Indonesia bertanggung jawab terhadap entitas keberadaan pupuk sampai ke titik serah.