BULOG juga melaksanakan program SPHP Beras periode Maret–Desember 2026 dengan target penyaluran sebesar 828 ribu ton. Realisasi SPHP dari Januari sampai hari ini telah mencapai 482 ribu ton.
Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pengecer pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan merah putih, outlet pangan binaan pemerintah, RPK BULOG, hingga toko modern, agar masyarakat semakin mudah mengakses beras dengan harga terjangkau.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyari, M.Si, memberikan apresiasi terhadap capaian dan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, dukungan terhadap BULOG perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek penugasan, pembiayaan, infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor agar manfaat program pangan pemerintah semakin dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kerja BULOG yang terus hadir menjaga stabilitas pangan, baik melalui penyerapan produksi petani, penguatan cadangan pangan, maupun distribusi kepada masyarakat.
"Komisi IV DPR RI tentu mendorong agar berbagai masukan dalam forum ini menjadi bahan perbaikan bersama, sehingga BULOG semakin kuat, responsif, dan mampu menjalankan peran strategisnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Abdul Kharis.
Dalam forum tersebut, BULOG juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan kebijakan ke depan, antara lain penguatan penugasan pemerintah, dukungan anggaran dan pembiayaan, percepatan penguatan infrastruktur pergudangan dan pengeringan, sinergi antar lembaga, serta percepatan persetujuan hibah lahan untuk pembangunan Infrastruktur Pascapanen.
Baca Juga: Sambut Waisak 2570 BE, Arca Unfinished Buddha Borobudur Kembali ke Lapangan Kenari
Dukungan tersebut dinilai penting agar BULOG dapat melakukan perencanaan pengadaan secara lebih optimal, menjaga kualitas hasil serapan petani, serta memastikan kesiapan intervensi pasar sewaktu-waktu.
Melalui FGD ini, BULOG dan Komisi IV DPR RI menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola pangan nasional.
Sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah, dan BULOG diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang semakin tepat sasaran, menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.***